Bagian Hukum

PROFILE BAGIAN HUKUM

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buru Selatan dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Selatan.

TUGAS DAN FUNGSI 

Berdasarkan Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Asisten, Bagian dan Sub Bagian pada Sekretariat Daerah, Bagian Hukum mempunyai Tugas Pokok menyusun program, melaksanakan, membantu perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan Peraturan Perundang-undangan, telaahan hukum, bantuan hukum dan dokumentasi hukum.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bagian Hukum mempunyai fungsi:

a.    Menelaah dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah;

b.   Meneliti dan melakukan pengkajian perumusan perarturan perundang-undangan daerah;

c.    Mengumpulkan bahan perumusan/penyusunan peraturan perundang-undangan daerah;

d.   Mempersiapkan rancangan peraturan daerah untuk disampaikan ke DPRD dan produk hukum lainnya;

e.    Mempersiapkan rancangan perjanjian dengan pihak lain/pihak ketiga;

f.     Menyiapkan bahan pertimbangan dan memberikan bantuan hukum kepada semua unsur pemerintah daerah atas masalah HAM yang timbul dalam penyelenggaraan pemerintahan;

g.    Menyusun himpunan peraturan perundang-undangan daerah dan produk perundang-undangan lainnya;

h.   Melaksanakan dokumentasi dan publikasi produk peraturan perundang-undangan;

i.     Mengevalusi dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi;dan

j.     Melaksanakan tugas-tugas umum satuan kerja.

 

STRUKTUR ORGANISASI SKPD

   Bagian Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian. Bagan Susunan Organisasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buru Selatan adalah sebagai berikut:

 

Sub Bagian Perundang-Undangan

Sub Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan rancangan peraturan perundang-undangan, menelaah dan mengevaluasi pelaksanaannya.

Penjabaran tugas Sub Bagian Perundang-undangan adalah:

  1. membantu Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
  2.  membagi tugas, membimbing, memberi petunjuk dan menilai hasil kerja bawahan;
  3. mempelajari bahan dan petunjuk mengenai Peraturan Perundang-undangan tentang Perundang-undangan;
  4. merencanakan kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perundang-undangansebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  5. mengkonsultasikan seluruh kegiatan Sub Perundang-undangan kepada Kepala Bagian Hukum
  6. merencanakan kegiatan, mempersiapkan dan memproses bahan-bahan dan memfasilitasi pelayanan pada SKPD dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati sampai dengan penetapan perundang-undangannya;
  7. merencanakan kegiatan dan melaksanakan pedoman administrasi termasuk pencatatan produk hukum daerah
  8. menyelia dan membuat rancangan peraturan daerah dan rancangan produk-produk hukum lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  9. merencanakan kegiatan penyusunan program legalisasi daerah bersama – sama dengan DPRD;
  10. mengikuti dan memonitor proses pembahasan rancangan peraturan daerah dengan DPRD sampai dengan penetapan dan pengundangannya
  11. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan produk hukum daerah;
  12. membuat laporan hasil pembinaan dan pengawasan penyusunan produk hukum daerah;
  13. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian Hukum;
  14. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala BagianHukum;
  15.  membagi tugas, mengarahkan, memberi petunjuk dan menilai hasil kerja bawahan;
  16.  mempelajari bahan dan petunjuk pembinaan bidang hukum;
  17. menyusun konsep sasaran kegiatan dan anggaran Bagian Hukum;
  18. mengkonsultasikan seluruh kegiatan Bagian Hukum  dengan Asisten Bidang Pemerintahan;dan
  19. mengkoordinasikan kegiatan dengan SKPD yang terkait dengan produk hukum.

 

Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM

Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM mempunyai tugas mengumpulkan bahan dalam penyelesaian masalah hukum dan pelayanan bantuan hukum.

Penjabaran tugas Sub Bantuan Hukum adalah:

a.    membantu Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;

b.   membagi tugas, membimbing, memberi petunjuk dan menilai hasil kerja bawahan;

c.    mempelajari bahan dan petunjuk mengenai Peraturan Perundang-undangan tentang Bantuan Hukum dan HAM;

d. merencanakan kegiatan dan anggaran Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

e.    mengkonsultasikan seluruh kegiatan Sub Bantuan Hukum dan HAM kepada Kepala Bagian Hukum;

f.   menyiapkan bahan-bahan dan menyelesaikan permasalahan  hukum, perlindungan dan penegakan Hak Azasi Manusia kepada Pemerintah kabupaten;

g.    melaksanakan advokasi hukum kepada Pemerintah Daerah dan aparatur daerah;

h. menyiapkan sarana prasarana penyuluhan hukum kepada masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

i.     menyiapkan bahan pelaksanaan bantuan hukum pada masyarakat;

j.     membuat laporan pelaksanaan bantuan hukum pada masyarakat;

k.   melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian Hukum;dan

l.     melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum.

 

Sub Bagian Dokumentasi Hukum

Sub Bagian Dokumentasi Hukummempunyai tugas melakukan dokumentasi dan publikasi produk-produk hukum, menerbitkan Lembaran Daerah, serta mengatur penyebaran dokumen hukum.

Penjabaran tugas  Sub Bagian Dokumentasi Hukum adalah:

a.    membantu Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;

b.   membagi tugas, membimbing, memberi petunjuk dan menilai hasil kerja bawahan;

c.    mempelajari bahan dan petunjuk mengenai Peraturan Perundang-undangan tentang Dokumentasi dan Informasi Hukum;

d.   merencanakan kegiatan dan anggaran Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

e.    mengkonsultasikan seluruh kegiatan Sub Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Kepala Bagian Hukum;

f.   menyusun katalog produk hukum Pemerintah pusat, Provinsi dan Kabupaten berdasarkan pedoman yang berlaku;

g.    menyiapkan dan menyebarluaskan Peraturan Perundang-undangan kepada seluruh SKPD;

h.   melaksanakan sosialisasi dan publikasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah;

i.     merencanakan kegiatan, mendokumentasikan peraturan daerah dan produk-produk hukum lainnya;

j.     merencanakan kegiatan, menyusun dan mengolah database melalui media elektronik produk hukum daerah;

k.   merencanakan kegiatan dan menghimpun Dokumentasi dan Informasi Hukum;

l.     membuat laporan pelaksanaan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

m.  melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian Hukum;dan

n.   melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum.